GERAKAN.CO, Jakarta – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menuai badai kritik usai pernyataannya yang menyebut bahwa pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 tidak memiliki bukti kuat. Dalam klarifikasinya, Fadli menyatakan bahwa ia tidak bermaksud menihilkan penderitaan korban, namun menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan istilah “massal” yang menurutnya belum didukung data konklusif.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara publik dan langsung memicu reaksi keras dari aktivis, akademisi, hingga lembaga negara seperti Komnas Perempuan. Mereka menilai pernyataan Fadli sebagai bentuk penyangkalan sejarah dan pengabaian terhadap penderitaan korban kekerasan seksual, khususnya perempuan Tionghoa.
Fadli: “Saya Tidak Menyangkal Kekerasan Seksual, Tapi Istilah ‘Massal’ Perlu Akurasi”
Dalam klarifikasinya, Fadli menyebut bahwa laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) hanya menyebut angka tanpa rincian nama, lokasi, atau pelaku. Ia menilai bahwa sejarah harus ditulis berdasarkan bukti hukum dan akademik yang terverifikasi, bukan narasi yang belum diuji secara menyeluruh.
“Saya mengecam keras segala bentuk kekerasan seksual, baik di masa lalu maupun sekarang. Tapi istilah ‘massal’ harus digunakan dengan kehati-hatian karena menyangkut karakter kolektif bangsa,” ujar Fadli dalam pernyataan tertulis.
Komnas Perempuan dan Koalisi Sipil: Klarifikasi Tak Cukup, Harus Minta Maaf
Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menyebut bahwa penyintas tragedi 1998 telah terlalu lama memikul beban dalam diam. “Penyangkalan ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga memperpanjang impunitas,” tegasnya.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menilai klarifikasi Fadli tidak cukup. Mereka mendesak agar ia mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada para korban dan keluarga.
DPR Akan Panggil Fadli Zon
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil Fadli Zon untuk memberikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan bahwa TGPF adalah dokumen negara, dan meragukan temuannya bisa mencederai semangat penegakan HAM dan rekonsiliasi nasional.
“Tragedi Mei 1998 harus tetap menjadi bagian dari narasi sejarah nasional. Pemerintah tidak boleh menyampaikan opini pribadi yang mereduksi semangat keadilan bagi korban,” ujar Lalu.
Narasi Sejarah dan Luka Kolektif Bangsa
Polemik ini membuka kembali luka lama bangsa. Banyak pihak menilai bahwa pernyataan Fadli berpotensi menghapus memori kolektif atas tragedi kemanusiaan yang telah diakui secara resmi oleh negara.
Dengan posisinya sebagai Menteri Kebudayaan dan Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, publik menuntut tanggung jawab moral dan empati dari Fadli Zon dalam menyikapi isu-isu sejarah yang sensitif dan menyangkut martabat korban.
