GERAKAN.CO, Gorontalo – Ketegangan antara dua pemimpin daerah di Provinsi Gorontalo kembali mencuat ke permukaan. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara terbuka menegur Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, karena dianggap melakukan kunjungan ke wilayah Kota Gorontalo tanpa pemberitahuan atau koordinasi dengan pemerintah kota.
Pernyataan keras itu disampaikan Adhan dalam forum resmi, menyusul kunjungan Gubernur ke sejumlah titik di Kota Gorontalo, termasuk kegiatan penyerahan bantuan pangan, tanpa melibatkan unsur pemerintah kota.
“Saya ingatkan, jangan seenaknya masuk wilayah Kota Gorontalo. Ini bukan wilayah kosong. Ada kepala daerah yang sah dan dipilih rakyat,” tegas Adhan seperti dikutip dari RGOL.ID.
Bukan Sekadar Protokol, Ini Soal Etika Pemerintahan
Adhan menegaskan bahwa dirinya bukan bawahan gubernur, melainkan kepala daerah yang memiliki kewenangan penuh atas wilayah Kota Gorontalo. Ia menyayangkan sikap gubernur yang dinilai mengabaikan etika pemerintahan dan prinsip otonomi daerah.
“Saya ini bukan kepala dinas provinsi. Saya dipilih langsung oleh rakyat Kota Gorontalo,” ujarnya.
Pemprov: Tak Ada Masalah Pribadi
Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Matona, menyatakan bahwa tidak ada masalah pribadi antara Gubernur dan Wali Kota. Ia menegaskan bahwa Gubernur hanya menjalankan tugas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, termasuk menghadiri kegiatan Forkopimda dan penyaluran bantuan sosial.
Namun, ia juga menyayangkan adanya larangan dari pihak Pemkot terhadap aparat kelurahan dan kecamatan untuk menghadiri kegiatan gubernur. Meski demikian, bantuan tetap disalurkan langsung oleh Gubernur kepada masyarakat.
Ketegangan yang Berulang?
Ini bukan kali pertama Adhan mengkritik Gubernur Gusnar. Sebelumnya, ia juga menyoroti lambannya respons Pemprov terhadap surat permohonan pelaksanaan Uji Kompetensi (UKOM) pejabat struktural di lingkungan Pemkot. Dua surat yang dikirim sejak Mei 2025 belum mendapat balasan, membuat proses pengisian jabatan di Pemkot terhambat.
Isu ini menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi antarlevel pemerintahan. Jika tidak segera diredam, ketegangan ini bisa berdampak pada pelayanan publik dan stabilitas birokrasi di Gorontalo. Saya bisa bantu juga buatkan versi opini, infografik, atau carousel media sosial jika ingin mengangkat ini lebih luas. Siap dorong jadi headline nasional.
