Gorontalo — Situasi politik di Gorontalo kembali memanas. Aliansi Mahasiswa Peduli Gorontalo resmi mengumumkan aksi besar yang akan digelar pada 17–18 November di Polda Gorontalo, sebuah seruan moral yang menandai puncak ketidakpuasan mahasiswa dan publik terhadap kemandekan penanganan dugaan ijazah bermasalah Wakil Bupati Gorontalo Utara.
Poster aksi yang beredar menunjukkan pesan keras: Usut Tuntas Dugaan Ijazah Palsu Wabup Gorut. Dengan latar visual yang tegas dan simbol silang merah pada figur pejabat, mahasiswa ingin memastikan bahwa pesan mereka tidak dapat diabaikan.
“Hukum Tidak Boleh Bersembunyi di Balik Keheningan”
Aliansi menilai bahwa keheningan berkepanjangan dari Polda Gorontalo adalah tanda paling jelas bahwa ada sesuatu yang menghambat proses hukum. Setelah laporan masuk sejak lama, publik tak kunjung menerima perkembangan yang memadai.
“Ketika institusi penegak hukum memilih diam, maka yang terganggu bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga martabat hukum itu sendiri,” demikian pernyataan resmi aliansi.
Mahasiswa menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh digantung tanpa batas waktu, terlebih ketika isu tersebut menyangkut integritas seorang pejabat publik.
Kecurigaan Menguat Seiring Perubahan Sikap yang Tidak Lazim
Aliansi juga menyoroti fenomena yang belakangan menjadi sorotan: perubahan sikap mendadak dari tokoh-tokoh yang sebelumnya paling lantang mengungkap kejanggalan riwayat pendidikan sang Wabup.
“Ketika figur-figur yang dahulu tampil paling vokal kini berubah total tanpa penjelasan yang masuk akal, publik patut menduga ada tekanan atau intervensi yang bekerja di belakang layar,” tulis pernyataan aliansi.
Menurut mereka, perubahan narasi tanpa adanya klarifikasi resmi dari lembaga pendidikan atau penegak hukum justru memperkuat kecurigaan bahwa terdapat upaya pembelokan fakta.
Mahasiswa Membaca Ada ‘Ruang Gelap’ dalam Penanganan Kasus Ini
Dalam analisisnya, aliansi menyebut bahwa penanganan kasus ini memperlihatkan pola yang perlu dicermati dengan serius:
• Tidak ada progres signifikan selama berbulan-bulan.
• Dokumen dinyatakan “normal” tanpa menghadirkan bukti baru.
• Pihak yang dulu melapor justru menarik diri sebagai saksi.
• Tidak ada keterangan resmi dari instansi pendidikan.
“Jika pola ini terus dibiarkan, maka publik akan menyimpulkan bahwa ada ruang gelap yang sengaja tidak dibuka,” tegas mahasiswa.
Aksi Dua Hari: Tekanan Moral Terhadap Aparat Penegak Hukum
Aksi yang akan berlangsung selama dua hari penuh merupakan bentuk tekanan moral kepada aparat.
“Kami turun bukan untuk membuat gaduh. Kami turun karena keadilan tidak akan bergerak jika tidak didorong. Dan ketika hukum mulai kehilangan keberanian, mahasiswa wajib mengingatkan,” ungkap koordinator lapangan.
Aliansi memastikan bahwa gerakan ini bersifat damai, namun tegas. Mereka menegaskan bahwa tuntutan bukan sekadar agar kasus diproses, tetapi diproses secara transparan, berdasarkan bukti, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Penutup: Polda Gorontalo Berada di Titik Uji
Aksi ini menjadi penanda bahwa Polda Gorontalo sedang berada pada salah satu ujian publik terbesar sepanjang tahun ini.
Dalam seruan akhirnya, aliansi menyampaikan pesan tajam:
“Keadilan yang didiamkan adalah keadilan yang dikhianati. Jika Polda Gorontalo tidak membuka kebenaran, maka rakyat akan membukanya sendiri.”
