GORONTALO — Konflik tambang emas ilegal di Kecamatan Suwawa, Bone Bolango, memasuki babak baru yang lebih gelap. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menjadi korban dua insiden beruntun yang diduga berupa intimidasi, tekanan fisik, dan tindakan kekerasan. Dua hari berturut-turut, Mikson menghadapi ancaman serius hingga akhirnya mengadu secara resmi ke Polda Gorontalo.
Laporan yang diajukan tidak hanya mencakup dugaan percobaan penculikan dan ancaman dengan senjata tajam, tetapi juga insiden kericuhan dalam pertemuan dengan penambang rakyat di Kantor DPW NasDem yang memaksanya meminta perlindungan hukum.
Kedua insiden itu menyulut perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan besar: ada apa sebenarnya di balik konflik tambang Suwawa?
Sidak Tambang yang Berubah Menjadi Teror
Insiden pertama terjadi pada Kamis (26/11/2025), beberapa jam setelah Mikson melakukan sidak terhadap aktivitas pengolahan tambang emas ilegal di wilayah Suwawa. Sidak itu disebut mengungkap sejumlah temuan yang dinilai mengganggu kepentingan kelompok tertentu yang selama ini mengelola aktivitas tambang tanpa izin.
Sore harinya, sepulang dari rapat di Kantor DPW NasDem, Mikson mendapat informasi bahwa ada tujuh orang ingin bertemu dengannya untuk melakukan klarifikasi terkait sidak tersebut. Menganggap itu bagian dari dinamika pengawasan, ia menyetujui pertemuan.
Namun kejadian di lapangan justru jauh dari dialog klarifikasi.
Begitu tiba, Mikson langsung diarahkan menuju sebuah mobil. Salah satu dari kelompok itu menarik tangannya agar masuk ke dalam mobil tersebut, sementara beberapa lainnya menunjukkan gelagat agresif. Pada momen itu, Mikson melihat ada seseorang yang diduga menggenggam senjata tajam, membuat suasana berubah sangat mencekam.
“Awalnya mereka bilang hanya ingin bicara. Tapi ketika saya sudah dikelilingi dan ada yang membawa senjata, saya tahu ini sudah bukan pembicaraan biasa,” ujarnya dalam laporan ke penyidik.
Mikson kemudian berupaya keluar dari situasi terpojok itu dan akhirnya berhasil meninggalkan lokasi setelah melihat celah untuk melarikan diri.
Ricuh di DPW NasDem: Dorongan, Tekanan, dan Amarah Penambang
Belum genap 24 jam setelah insiden pertama, Mikson kembali mengalami tekanan fisik dan verbal saat menghadiri pertemuan dengan penambang rakyat Suwawa di Kantor DPW NasDem pada Jumat (27/11/2025) sore.
Pertemuan tersebut awalnya direncanakan sebagai forum klarifikasi terkait pernyataan Mikson sebelumnya mengenai aktivitas “tambang ilegal”. Pernyataan itu memicu ketersinggungan para penambang yang selama ini mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Namun dialog berubah menjadi kericuhan.
Sejumlah penambang memprotes keras pernyataan Mikson yang mereka anggap tidak konsisten dengan sikap dukungannya sebelumnya.
Situasi memuncak ketika sebagian dari mereka diduga memaksa Mikson keluar dari ruangan, mendorong, dan memberikan tekanan fisik lain yang membuat suasana semakin tak terkendali.
Informasi lapangan menyebutkan terjadi tarik-menarik antara Mikson dan beberapa orang di dalam ruangan sebelum akhirnya ia memutuskan meninggalkan tempat tersebut.
Melapor ke Polda: Dua Insiden dalam Satu Laporan Resmi
Merasa keselamatannya terancam dari kedua peristiwa itu, Mikson bersama kuasa hukumnya langsung mengajukan laporan ke Polda Gorontalo.
Di hadapan penyidik, Mikson memberikan keterangan detail terkait:
- dugaan intimidasi
- ancaman fisik
- upaya menarik dirinya ke dalam mobil
- dugaan penggunaan senjata tajam
- tindakan kasar dan tekanan dalam pertemuan penambang
- kericuhan di DPW NasDem
Ia juga menjalani visum et repertum untuk menguatkan laporan.
Pihak Polda Gorontalo membenarkan telah menerima laporan tersebut dan kini sedang menelusuri bukti serta memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian.
Penambang Merasa Disudutkan: Klaim Ada Miskomunikasi
Di sisi lain, kelompok penambang rakyat mengaku pernyataan Mikson mengenai “aktivitas ilegal” telah melukai perjuangan mereka. Mereka menyebut selama ini mengikuti proses hukum pengurusan IPR dan merasa dinilai negatif oleh publik akibat ucapan tersebut.
Sebagai respons, Mikson menyampaikan permohonan maaf terbuka, menyebut bahwa kesalahan komunikasi menjadi pemicu utama kesalahpahaman.
“Saya tidak bermaksud merendahkan perjuangan penambang rakyat. Ada konteks yang tidak tersampaikan, dan saya sudah meminta maaf,” ujarnya dalam klarifikasi.
Namun, permintaan maaf tidak menghentikan proses hukum yang kini berjalan.
Mikson: “Saya Akan Mengawal Aturan Negara, Meski Ada Tekanan”
Dalam pernyataannya setelah membuat laporan polisi, Mikson menegaskan komitmennya sebagai pejabat negara untuk mengawal segala bentuk pengawasan, terutama terkait aktivitas tambang ilegal yang selama ini menjadi masalah serius di Bone Bolango.
Ia menyatakan bahwa peristiwa intimidasi tidak akan membuatnya mundur.
“Saya bekerja sesuai amanat konstitusi. Saya akan tetap mengawal apa yang benar, apa yang menjadi perintah hukum negara. Tekanan tidak akan membuat saya diam.”
Ia juga menyebut kasus ini bukan sekadar persoalan personal, melainkan berkaitan dengan hak masyarakat atas pengelolaan tambang yang legal, aman, dan sesuai aturan.
Polda Mulai Dalami Akar Konflik Tambang Suwawa
Dengan masuknya laporan resmi dari Mikson, Polda Gorontalo kini menghadapi dua persoalan besar:
- Dugaan ancaman dan kekerasan terhadap pejabat publik
- Potensi konflik kepentingan dan dinamika pengelolaan tambang di Suwawa
Sejumlah pihak menilai kasus ini dapat menjadi momentum untuk membuka tabir panjang mengenai siapa saja aktor yang bermain dalam aktivitas tambang ilegal di Bone Bolango.
Publik kini menunggu apakah aparat penegak hukum akan menindaklanjuti kasus ini secara tuntas dan transparan, mengingat dua insiden beruntun yang dialami Mikson telah mencerminkan adanya tekanan besar dari pihak-pihak tertentu.
Penutup
Kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan tambang di Gorontalo bukan sekadar soal izin, tetapi juga soal kekuasaan, pengaruh, dan keberanian pejabat publik menjalankan tugas negara.
Mikson Yapanto mungkin bukan korban pertama dalam sejarah konflik tambang, namun dua insiden beruntun yang dialaminya menjadi alarm keras bahwa sektor pertambangan di Gorontalo sedang berada dalam titik rawan.
Semua mata kini tertuju pada Polda Gorontalo — apakah kasus ini akan menjadi titik balik penertiban tambang ilegal, atau justru menambah panjang daftar konflik tambang yang tak pernah benar-benar selesai.
