Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali mengumbar janji keras: tidak ada ruang bagi jaksa nakal yang mencoba bermain-main dalam proyek pemerintah. Dalam pidatonya yang berapi-api di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa (23/9/2025), ia menegaskan akan menindak tegas aparatnya sendiri jika ketahuan menyalahgunakan kewenangan. Bahkan, dengan lantang ia menyebut, “Kalau bisa dibina, kita bina. Kalau enggak bisa dibina, kita binasakan.” Pernyataan ini jelas mengirimkan sinyal kuat bahwa lembaga penegak hukum tertinggi itu tengah berupaya memperbaiki citra institusi yang kerap tercoreng oleh ulah segelintir oknum yang doyan memperdagangkan kewenangan. Namun, pertanyaan kritisnya: apakah peringatan keras ini hanya sebatas jargon populis, atau benar-benar akan diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan?
Kerja sama antara Kejagung dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang baru saja diteken, memang terdengar menjanjikan. Pertukaran data, bantuan hukum, hingga pencegahan korupsi disebut-sebut sebagai bagian dari ruang lingkup kesepakatan. Tapi publik tidak lupa, bayang-bayang kegagalan Tim TP4D masih segar dalam ingatan: bukannya mengawal pembangunan, justru sebagian oknumnya menjadi beking nakal bagi proyek-proyek rawan korupsi. Kini, dengan format baru pendampingan hukum, masyarakat patut mempertanyakan: apa garansi bahwa praktik serupa tidak akan terulang?
Burhanuddin boleh saja mengumbar retorika tegas, tetapi rakyat menuntut bukti. Transparansi pengawasan, publikasi sanksi, dan komitmen untuk tidak lagi melindungi “jaksa curang” adalah harga mati. Jika tidak, ancaman “binasa” yang ia gaungkan justru bisa berbalik menjadi bumerang, menyingkap kelemahan institusi yang seharusnya menjadi garda depan pemberantasan korupsi. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap aparat hukum, sikap setengah hati hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan. Dengan kata lain, pernyataan Jaksa Agung ini bukan sekadar janji moral, melainkan ujian integritas: apakah Korps Adhyaksa benar-benar siap membersihkan dirinya, atau sekali lagi membiarkan oknumnya bermain di balik proyek rakyat?
