G30S/PKI bukan hanya cerita tentang kudeta, tapi juga tentang bagaimana kekuasaan, propaganda, dan ideologi membentuk sejarah bangsa. Sebagai generasi penerus, penting bagi kita untuk belajar dari masa lalu, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk memahami dan mencegah tragedi serupa terjadi kembali di masa depan.
Pada malam tanggal 30 September 1965, Indonesia diguncang oleh peristiwa berdarah yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S). Dalam peristiwa ini, enam jenderal tinggi dan satu perwira menengah TNI AD diculik dan dibunuh oleh sekelompok militer yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September. Jenazah para korban ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta.
Gerakan ini berlangsung singkat, tetapi berdampak besar. Pada awalnya, G30S mengklaim bahwa mereka bertindak untuk “menyelamatkan Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal”, sebuah narasi yang kemudian menjadi sumber perdebatan di kalangan sejarawan.
Militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto, dengan cepat mengambil tindakan. Dalam waktu 24 jam, gerakan tersebut berhasil dipadamkan. Soeharto kemudian memegang kendali atas situasi nasional dan secara bertahap mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno.
Pihak militer menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) berada di balik gerakan ini, dan menyebutnya sebagai G30S/PKI. Tuduhan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan penangkapan besar-besaran, pembubaran PKI, dan pembersihan unsur-unsur komunis di berbagai bidang kehidupan.
Akibatnya, terjadi tragedi kemanusiaan besar-besaran: ratusan ribu orang yang diduga terlibat atau simpatisan PKI ditangkap tanpa pengadilan, disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh. Perkiraan jumlah korban jiwa berkisar antara 500.000 hingga satu juta orang di seluruh Indonesia. Peristiwa ini menciptakan trauma kolektif yang mendalam dan meninggalkan luka sejarah yang belum seluruhnya pulih hingga hari ini.
Selama Orde Baru (1966–1998), narasi resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah sangat dominan berpihak pada versi militer, dengan propaganda yang ditayangkan melalui film “Pengkhianatan G30S/PKI” setiap tahun. Namun, setelah reformasi 1998, ruang diskusi sejarah menjadi lebih terbuka. Banyak sejarawan dan peneliti mulai menelusuri ulang fakta-fakta sejarah, mencari sudut pandang lain, dan mempertanyakan kebenaran versi tunggal yang selama ini diajarkan.
