TOJO UNA-UNA — Publik Tojo Una-Una kembali diguncang. LHP BPK RI yang baru-baru ini terungkap memperlihatkan rangkaian temuan yang dinilai sebagai bukti telanjang buruknya tata kelola anggaran di salah satu instansi kunci Pemkab Tojo Una-Una. Mulai dari kelebihan bayar perjalanan dinas, penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, hingga belanja yang tidak bisa diyakini kewajarannya—semua terpapar jelas dalam dokumen resmi negara tersebut.
Di tengah kekecewaan masyarakat, suara paling lantang datang dari Rahmat Saputra I Dadai, putra asli Tojo Una-Una, yang tak mampu lagi menahan kemarahan atas apa yang ia sebut sebagai pengkhianatan terhadap daerah sendiri.
Dengan nada sangat keras, Rahmat menyampaikan kecaman terbuka:
“Ini bukan lagi temuan biasa—ini tamparan keras bagi kita semua! LHP BPK sudah sangat jelas menunjukkan adanya pemborosan, penyimpangan, dan dugaan permainan anggaran. Kalau instansi terkait masih pura-pura tidak tahu, itu artinya mereka terang-terangan menipu rakyat!”
Rahmat menilai bahwa temuan seperti kelebihan pembayaran ratusan juta rupiah, transaksi yang tidak transparan, hingga kebijakan anggaran yang tidak memenuhi ketentuan adalah bentuk nyata dari kerusakan birokrasi yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali.
“Kita sudah terlalu lama diam. Uang yang seharusnya membangun Tojo Una-Una malah dihamburkan tanpa rasa bersalah. Ini penghinaan terhadap masyarakat kita sendiri! Jangan kira rakyat tidak tahu. Data LHP BPK itu bukan gosip—itu dokumen resmi negara!”
Dalam pernyataannya, Rahmat juga menyebut bahwa apabila pemerintah daerah atau instansi terkait tidak segera memberikan penjelasan dan penindakan internal, maka gelombang besar perlawanan masyarakat tidak bisa lagi dihentikan.
“Saya pastikan, aksi besar-besaran akan digelar dalam waktu dekat di Tojo Una-Una. Dan ini bukan aksi kecil. Kita akan turun dengan jumlah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kalau mereka tidak bisa menjaga uang rakyat, maka rakyat sendiri yang akan menagihnya langsung!”
Rahmat menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes, tetapi seruan moral dan peringatan keras kepada seluruh pemegang kekuasaan anggaran di daerah.
“Jangan main-main dengan uang rakyat Tojo Una-Una. Kami putra daerah tidak akan tinggal diam. LHP BPK sudah membuka semuanya. Kalau masih ada yang berani berkelit, itu sama saja menantang rakyat!”
Situasi kini memasuki fase yang lebih panas. Publik menunggu respons resmi pemerintah daerah, sementara kelompok masyarakat mulai menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan jika ultimatum Rahmat tidak ditindaklanjuti.
Tojo Una-Una sedang menanti, dan gelombang besar itu kini tinggal menunggu aba-aba.
