Ketua Forum Gerakan Aliansi Kesehatan, Majid Mustaki, angkat bicara terkait belum dibayarkannya jasa umum bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Dunda Limboto. Kritik keras tersebut disampaikan setelah ia menerima laporan langsung dari sejumlah tenaga kesehatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, jasa umum yang menjadi hak tenaga kesehatan belum dibayarkan selama kurang lebih 20 bulan. Padahal, jasa tersebut bersumber dari pelayanan pasien non-BPJS atau pasien umum.
“Selama hampir dua tahun tidak dibayarkan, ini jelas persoalan serius. Ini menyangkut hak tenaga kesehatan yang telah bekerja memberikan pelayanan,” ujar Majid.
Ia juga menyoroti logika pelayanan rumah sakit yang dinilainya tidak masuk akal jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada pemasukan dari pasien umum.
“Tidak mungkin rumah sakit tanpa pasien umum. Pasti ada pasien yang datang, dilayani dengan baik, bahkan datang dengan harapan sembuh dan tersenyum. Pertanyaannya, ke mana aliran jasa umum itu?” tegasnya.
Di sisi lain, Majid menanggapi penjelasan pihak rumah sakit yang menyebutkan bahwa dana jasa umum sebenarnya tersedia, namun pembayarannya masih menunggu Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum.
Menurutnya, alasan tersebut tidak seharusnya menjadi penghambat berlarut-larut apabila ada keseriusan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kalau memang dananya ada dan hanya menunggu regulasi, maka harus dipercepat. Ini soal hak tenaga kesehatan. Jangan sampai regulasi dijadikan alasan untuk menunda sesuatu yang sangat penting,” katanya.
Majid menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut bentuk penghargaan terhadap jasa dan pengabdian tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan.
Sebagai bentuk keseriusan, Forum Gerakan Aliansi Kesehatan menyatakan siap mengawal persoalan ini hingga tuntas. Bahkan, mereka membuka kemungkinan untuk turun ke jalan jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat.
“Kami tidak akan tinggal diam. Kami siap mengawal, bahkan turun ke jalan jika diperlukan. Ini bentuk komitmen kami dalam memperjuangkan hak tenaga kesehatan,” tegas Majid.
Ia pun mendesak manajemen rumah sakit serta pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dan memberikan kejelasan kepada publik terkait penyelesaian tunggakan jasa umum tersebut
