Gelombang kecurigaan publik terhadap dugaan praktik mafia obat di Gorontalo kian menguat.
Farel Novriyanto W. Kahar menilai kasus yang mencuat dari rumah sakit daerah ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan indikasi serius adanya praktik terstruktur yang berpotensi merugikan keuangan daerah sekaligus mengancam kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Dugaan ini semakin mengkhawatirkan setelah terungkap adanya modus pengadaan obat dengan harga jauh di bawah nilai sebenarnya, bahkan hanya sekitar 20 persen dari harga asli, namun tetap ditagihkan ke kas rumah sakit sebesar 100 persen.
Dalam pandangan Farel Novriyanto W. Kahar, skema ini diduga membuka ruang keuntungan ilegal dalam jumlah besar dan berpotensi telah berlangsung dalam waktu yang tidak singkat.
Lebih jauh, langkah pemindahan tiga orang yang diduga terkait kasus ini ke Dinas Kesehatan justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Farel menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum menjawab substansi persoalan, bahkan memunculkan dugaan bahwa ada upaya meredam isu alih-alih menuntaskan kasus.
Sebagai masyarakat yang berhak atas pelayanan kesehatan yang bersih dan transparan, kita tidak boleh diam.
Farel Novriyanto W. Kahar mengingatkan bahwa dugaan mafia obat ini bukan hanya soal pelanggaran prosedur, tetapi menyangkut keselamatan pasien dan integritas sistem kesehatan itu sendiri.
Pemerintah daerah melalui Inspektorat memang telah membentuk tim pemeriksa dan melakukan audit.
Namun, menurut Farel proses ini harus benar-benar dijalankan secara terbuka, independen, dan bebas dari intervensi agar tidak semakin menggerus kepercayaan publik.
Farel Novriyanto W. Kahar menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada langkah administratif semata. Jika ditemukan unsur pidana, maka sudah seharusnya aparat penegak hukum segera turun tangan dan mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya.
Pada akhirnya, Farel Novriyanto W. Kahar berpandangan bahwa Gorontalo tidak boleh menjadi ladang praktik mafia yang mempermainkan sektor kesehatan. Transparansi adalah kunci, keadilan adalah tuntutan, dan keberpihakan pada rakyat adalah keharusan.
