Gelombang penolakan terhadap calon Presiden BEM dari angkatan 2023 di Universitas Negeri Gorontalo terus memancing reaksi dari berbagai kalangan mahasiswa. Menanggapi polemik tersebut, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UNG, Moh. Azhar Laindjong, menilai penolakan yang dibangun melalui opini publik dan flayer kampanye berpotensi mencederai semangat demokrasi kampus.
Azhar menegaskan bahwa pencalonan mahasiswa angkatan 2023 tidak bisa dipermasalahkan selama seluruh syarat dan mekanisme organisasi telah dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, aturan organisasi seharusnya menjadi acuan utama, bukan tekanan kelompok ataupun kepentingan politik tertentu.
“Kalau semua syarat dipenuhi dan aturan membolehkan, lalu dasar apa untuk menolak? Demokrasi tidak boleh dikendalikan oleh opini yang dibangun untuk menjatuhkan kandidat tertentu,” tegas Azhar.
Ia juga menyoroti penggunaan isu etika yang mulai diarahkan untuk menyerang legitimasi calon tertentu. Menurut Azhar, narasi etika justru harus dilihat secara objektif dan tidak dipakai sebagai alat untuk membatasi partisipasi mahasiswa dalam ruang politik kampus.
“Jangan mudah membawa-bawa etika kalau ujungnya hanya untuk mempersempit ruang demokrasi. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang sedang menjaga etika, dan siapa yang justru sedang membangun pembatasan?” ujarnya.
Lebih lanjut, Azhar menilai budaya organisasi mahasiswa seharusnya dibangun di atas prinsip keterbukaan dan persaingan sehat, bukan pengkotakan berdasarkan angkatan ataupun kepentingan kelompok tertentu. Ia menegaskan bahwa setiap kader memiliki hak yang sama untuk maju selama memiliki kapasitas dan memenuhi aturan organisasi.
“Mahasiswa jangan membangun tradisi politik yang eksklusif. Organisasi bukan milik kelompok tertentu. Semua kader berhak maju, berhak bertarung, dan berhak dinilai berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan stigma angkatan,” katanya.
Menurut Azhar, pemilihan Presiden BEM seharusnya menjadi ruang pertarungan ide, gagasan, integritas, dan kualitas kepemimpinan, bukan arena saling menjatuhkan melalui propaganda opini yang memecah mahasiswa.
“Kalau sejak awal kandidat sudah dicoba dibungkam hanya karena persoalan angkatan, maka yang sedang dirusak bukan hanya hak individu, tetapi masa depan demokrasi kampus itu sendiri,” lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Azhar mengajak seluruh mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo untuk tetap menjaga kedewasaan politik dan menghormati mekanisme organisasi yang berlaku agar dinamika pemilihan Presiden BEM tetap berjalan sehat, terbuka, dan adil bagi semua pihak.
